Studi Pembangunan (Proram-program Pemerintah)

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah hal utama yang ditingkatkan oleh pemerintah dalam membangun negara agar menjadi lebih baik dan berkembang. Lajunya pertumbuhan dan  perkembangan suatu negara terletak pada program dan konsistennya masyarakat beserta pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat. Karena pembangunan baik itu adalah pembangunan yang mensejahterakan masyarakat, mampu membawa masyarakat berubah dari keadaan yang belum baik menjadi baik serta bersifat saitinebel.

Maka selayaklah pemerintah memperhatikan masyarakat. Setiap program pembangunan yang berada di suatu daerah kemungkinan itu tidak sesuai bila di praktekan di daerah lain. maka butuh kebijakan yang tepat dalam merancang program tersebut agar program yang di rancang nanti tidak sia-sia dan merugikan keuangan negara.

Konsisten pemerintah dan masyarakat untuk maju, akan berdampak pada pembangunan yang benar-benar saistinebel. Pemerintah harus melakukan banyak program dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan tujuan, program tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun program tersebut bisa saja di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan ham, agama, dan sebagainya.

Namun dalam penyelenggaraan program pembangunan tersebut tidak luput juga dari kendala dan hambatan yang menyebabkan mundurnya kemajuan negara atau pemerintah. Tetapi itu adalah hal yang biasa dan menuntut pemerintah untuk lebih pro aktif dalam menjalankan program yang lebih baik lagi.

A.    Program pembangunan

Sebelum melakukan sebuah kemajuan di segala bidang, baik organisasi maupun masyarakat, maka terlebih dahulu menetapkan program yang akan dijalankan ketika kita memerintah dalam organisasi atau masyarakat mapun sebuah negara. Program adalah langkah kerja yang akan menjadi landasan ketika ingin melakukan sebuah perubahan ataupun kemajuan.  Dengan program tersebut tujuan lembaga yang dipimpin menjadi jelas.

Di samping itu, program yang di buat bukan saja program yang menguntungkan sekelompok individu, tetapi hendaknya di adakan pembangunan yang merata di tengah masyarakat, pembangunan yang merata bukan pembangunan dengan program yang sama di setiap daerah dalam memajukan masyarakat, tetapi program yang sesuai atau yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam hal itu, pemerintah dengan segala kekuatan kebijakan yang dimilki, mengupayakan perbaikan dan perkembagan untuk masyarakat dengan berbagai macam bentuk program pemberdayaan dan perkembangan. Diantara program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut.

B.     Program-program pembangunan pemerintah

Adapun program-progam pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

a.       Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Dalam level daerah disebut Jaminan Kesehatan Masyarakat daerah (Jamkesmasda). Program jaminan kesehatan masyarakat ini terutama diperuntukkan bagi warga miskin yang notabene sering terganjal karena tidak punya biaya untuk berobat. Meskipun demikian, warga masyarakat kelas menengah ke atas pun dapat mengakses program jamkesmas ini. Warga masyarakat miskin dapat mengakses jamkesmas/jamkesmasda ini jika memiliki kartu atau surat keterangan miskin atau berhak menerima akses jamkesmas dari aparat pemerintahan setempat.

b.       Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).

Konsep pemberdayaan ini terintegrasi dengan multipihak dan sukses diujicobakan di Kulon Progo, Sleman, Bantul Yogyakarta, dan Bualemo, Gorontalo. Beberapa daerah, seperti Pacitan pun kini juga mulai dirintis untuk diberdayakan. Posdaya adalah forum komunikasi, silaturahmi, advokasi, penerangan dan pendidikan, sekaligus wadah kegiatan penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Program ini lebih terintegrasi di tingkat desa, lurah, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Pokoknya, Posdaya ini untuk membangun kesadaran masyarakat untuk keluar dari masalahnya sendiri.

c.       PPKM ( Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat )

Dengan semangat yang sama dan modifikasi strategi. PPKM ini berwujud paket-paket bantuan pengetasan kemiskinan kepada desa dan masyarakat miskin (pro poor). Paket-paket bantuan berupa Pembangunan Sapras untuk Rumah tangga Miskin, Hibah Bergulir ( kambing/ternak) dan simpan pinjam ( UED-SP) dari propinsi untuk desa terus ditingkatkan.

d.      Program PNPM Peduli.

Merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebuah program pembangunan pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang berbasis permberdayaan masyarakat.  “PNPM Peduli akan membantu memberdayakan masyarakat yang sering tidak dianggap dan tidak didengar, dengan mengembalikan harga diri serta rasa percaya diri mereka. Ini akan dilakukan dengan memberi mereka keterampilan dan akses pada layanan dasar, serta memfasilitasi mereka untuk memperoleh keadilan,” kata Menko Kesra dalam sambutannya. Mereka yang menjadi sasaran program ini termasuk, anak jalanan, orang dengan HIV dan AIDS, masyarakat tradisional, pemulung, penyandang cacat, korban perdagangan manusia, korban kekerasan domestik atau komunitas, remaja yang mengalami konflik dengan hukum, buruh tani, pekerja seks, transgender, dan masih banyak lagi.

e.      Program raskin

Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin.

Tujuan program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.

Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin.

f.        P2SLBK (Program Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan)

Program ini dinamai BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) "Surya Abadi" dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan desa (misalnya: untuk pembangunan infrastruktur jalan, penguatan modal UMKM, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan - Pelatihan), serta untuk memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian desa akan tumbuh dan berkembang pesat dan secara agregat akan mendorong pembangunan ekonomi. Selain itu, peran masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk prorgam pro-gender yang dikenalkan akan fokus pada pemberdayaan perempuan melalui pemberian modal bagi koperasi wanita serta peningkatan keahlian perempuan di daerah pedesaan.

g.      Program BLT

Program bantuan langsung tunai (BLT) yang diluncurkan pemerintah sebagai reaksi atas melonjaknya harga minyak mentah dunia dengan harapan mampu membantu kalangan masyarakat miskin. BLT memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka. Signifikansi dampak BLT bagi masyarakat miskin, termanifestasikan secara produktif sebagai penambah modal usaha dan tabungan masyarakat miskin.

Akibatnya, terjadi pergeseran status masyarakat miskin menjadi masyarakat sejahtera. Pergeseran status tersebut memang tidak berlaku umum. Artinya, tidak semua penerima BLT mengalami pergeseran status sebagai akibat dari program BLT. Dampak atau manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima BLT bersifat jangka pendek, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena beban pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat miskin dengan adanya inflasi akibat kenaikan harga minyak masih lebih tinggi dibandingkan dana yang diterima dari program BLT.

h.      Program KB

KB adalah upaya peningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Keluarga berencana suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.  tindakan yg membantu individu/ pasutri untuk mendapatkan objektif-obketif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Tujuan Program KB

Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial
ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh
suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Secara keseluruhan Program KB memiliki tujuan memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa. Mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa. Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

i.        Program K2i

Program K2i merupakan program yang berfokus pada kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur. Di provinsi riau program ini di rancang oleh gubenur riau sebagai salah satu cara mengurangi angka kemiskinan. Program ini merupakan program yang pertama untuk wilayah yang ada di Indonesia. Titik focus program ini adalah kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur.

j.        Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kur tergabung dalam klaster 3.   Dalam program KUR, pemerintah menempatkan dana pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai dana penjaminan untuk mempermudah penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan penempatan dana itu, maka UMKM dapat memperoleh KUR dari perbankan hingga sebesar Rp20 juta per debitur tanpa harus memberikan agunan kepada pihak perbankan. Disalurkan KUR Program KUR disalurkan melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, dan bank-bank pembangunan daerah yang meliputi Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar-Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua. Program KUR juga dikucurkan untuk para TKI dengan kredit maksimal Rp60 juta dan disalurkan juga untuk sektor perkebunan dengan masa kredit hingga 13 tahun. Sejak pertama kali diluncurkan pada akhir 2007 hingga April 2011, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp43,3 triliun untuk sekitar 4,4 juta debitur.  

k.      Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan,di beberapa negara sudah berhasil atau bantuan tunai bersyarat.  PKH bukan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis.

PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. Program ini diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.  Setidaknya ada 5 komponen yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.

l.        Meningkatkan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat.

Upaya lima tahun mendatang untuk meningkatkan kewirausahaan dengan balai-balai latihan kerja di berbagai daerah. Kalau mereka bisa mencetak tenaga-tenaga trampil di tingkat kabupaten dan kota dan aliri dengan KUR ini, maka harapannya, UKM itu terus bangkit. Dengan demikian penghasilan rumah tangga akan makin baik dan kemiskinan dan pengangguran berkurang.

m. Program Perkreditan.

Seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya yang melekat pada program BIMAS dan INMAS juga merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat.